tugas dinas perhubungan kabupaten. Pasal 1 Rencana. tugas dinas perhubungan kabupaten

 
 Pasal 1 Rencanatugas dinas perhubungan kabupaten Sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 – 2021 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN 2. Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran; CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan. Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Purworejo Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016. Tugas pokok Dinas Perhubungan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang. 13. Tugas Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah. Ketentuan Pasal 29 diubah. Tugas Pokok. Tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima. Selain itu, perumusannya juga dimaksudkan untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem sebagai implementasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Tengah b. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2018, Tata Kerja UPT P4 Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, meliputi : (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan fungsi UPT. Peraturan Bupati Banggai Nomor 25 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 7/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Tugas pokok UTPD bertugas ungtuk menguji kendaraan serta melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dibidang pengujian kendaraan bermotor selain itu UPTD penguji kendaraan bermotor juga memiliki beberapa fungsi diantasaranya menyusun rencana program, kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di. 139, BN. 4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah. Perwakilan. , M. Indonesia, Kabupaten. 16: TUSI DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022: Lihat: 1. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. go. 381 Kendal 0294 381 381 +628112882700. Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan diberikan kepada Kabupaten. Kelompok jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang. dengan jumlah pegawai sebanyak 61 orang. Adapun tujuan penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar ini adalah sbb : 1. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan 18jasa angkutan orang dengan angkutan penumpang darat yang. Dalam pelaksanaan tugas dari seluruh Pejabat Struktural Eselon IV Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak ada terjadi tumpang tindih pekerjaan antara Pejabat Struktural Eselon IV. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi: a. Sedangkan fungsi Dinas Perhubungan adalah. Tiap golongan mendapatkan gaji dan tunjangan yang berbeda. Bidang Prasarana. 19 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang. TUGAS DAN FUNGSI 1. Dinas Perhubungan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban, adalah sebagai berikut : TUGAS POKOK DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TUBAN. pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan; h. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang Tahun 2015 disusun untuk memberikan pedoman gambaran dan arah pembangunan bidang Perhubungan jangka pendek pada tahun 2015. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah IJVPD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Dishub Kabupaten Bekasi memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Tematik. Rincian : 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi : perumusan kebijakan teknis dalam bidang perhubungan, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati; pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang perhubungan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan; pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi; penyelenggaraan manajemen transportasi; pengelolaan manajemen perparkiran; pengelolan terminal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten; penyusunan kebijakan penyediaan sarana prasarana perhubungan Dinas Perhubungan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 1) Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan; 2) Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan kebijakan dibidang perhubungan untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan Masyarakat; Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Bogor No. Mewujudkan sebuah sistem transpotasi yang dapat dihandalkan bagi masyarakat sehingga dapat mendorong produktifitas masyarakat untuk meningkatkan perekonomian, standar hidup dan daya saing masyarakat sehingga tercipta sebuah kehidupan masyarakat yang sejahtera dan bermatabat serta di landasi dengan penyelenggaraan. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri SipilRincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur; b. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di wilayah kerjanya. Tupoksi. MISI. Dinas Perhubungan merupakan dinas yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan transportasi di Kabupaten Kendal. 1 /427. limapuluhkotakab. Kabupaten Purworejo di bagian barat. Mabu’un Raya No. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, perlu menyempurnakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan. Jl. . a. 8. (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan T. BUPATI PENAJAM PASER UTARA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf f dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 TahunKepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Nomor. Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), Dinas. pengumpulan dan Pengelolaan data penyusunan rencana dan. penyelenggaraan administrasi Dinas bidang perhubungan; 4. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan (141) 2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi : 1. Kulon Progo mengucapkan selamat purna tugas , selamat telah. Pendanaan; dan 8. Tugas dan Fungsi – DISHUB PEMALANG. 14 Halaman. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Perhubungan dan kebutuhan organisasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pelayanan oleh Pemerintah Daerah. (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang perhubungan. Melalui Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Bekasi berupaya untuk menciptakan transportasi yang aman, nyaman dan modern untuk mewujudkan. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2018. 3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan ini adalah untuk : 1. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2022. Raya Padalarang No. Subjek. 548, Kertamulya, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40553, Indonesia. Bentuk kekuatan dimaksud dapat dilihat. 105 Pangandaran, Kode Pos : 46396;Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas. 11. Kepala Dinas : Jln. FUNGSI, TATA KERJA, DAN URAIAN TUGAS JABATAN URAIAN DINAS PERHUBUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PESISIR SELATAN, 2 Menimbang Mengingat : :. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 – 2021 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN 2. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG Drs. PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAMUJU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMUJU, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah. Pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang perhubungan di wilayah kerjanya. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 - 2021 1 DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1. Judul. Status: mencabut dan dinyatakan tidak berlaku, Peraturan Bupati Sikka Nomor 13 Tahun 2016. Terjabarkannya visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai dalam suatu indikasi program dan kegiatan strategis yang mendukung pengembangan tugas pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan kemasyarakatan sesuai. Terwujudnya Sistem Transpotasi yang Handal dan Mensejahterakan. Panjaitan No. 59 4. Mengatur tentang tugas pokok dan fungsi, kewenangan dan kedudukan Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo. Dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang dan peraturan Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah/Kota, maka diberikan urusan pelaksanaan tugas di Bidang Perhubungan. Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan pada Dinas Perhubungan meliputi uraian tugas pokok dan fungsi; CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2018. perumusan kebijakan. 5. perumusan. Awal Tahun 2023 rekan dan senior dari UPT PPJU Dinas Perhubungan Kab. 6. 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TABALONG, Menimbang : a. Nomor. Si. Mengingat : 1. 9. Tentara Pelajar No. Judul. 7. bahwa dengan. Fungsi. Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe mempunyai tugas membantu Bupati. Hum memberikan arahan dan perintah. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana. Kontak Kami. Dinas Perhubungan merupakan unit pelaksana di bidang perhubungan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan pelayanan umum dibidang perhubungan. Sekretariat ;. Syafruddin Prawira Negara Km. Website Dinas Perhubungan | Pemerintah Kabupaten Serang. Mengatur tentang struktur organisasi, tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. KEPALA DINAS Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perhubungan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi: a. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan. Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2020 Page 4 undangan yang berlaku. Dinas Perhubungan juga mengatur tentang hal yang berhubungan dengan Telekomunikasi, Pos dan Giro yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Tentara Pelajar No. 5. 4. Mr. 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 2. Hadir dalam acara tersebut seluruh karyawan/karyawati Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dan Ketua DWP Dinas. Tugas Pokok : Merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan,. 1. Tugas pokok Dinas Perhubungan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun. 05 September 2023 Kegiatan. Tugas : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten dalam lingkup bidang. Dinas Perhubungan Karawang Tugas Pokok. Mengingat : 1. ABSTRAK: bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di bidang perhubungan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang. Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang turut serta mengikuti pelaksanaan upacara dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2023 di Kampus. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo. Dinas Perhubungan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Daerah berdasarkan asas. Gagal memuat gambar. Untuk penyelenggaraan tugas pokoknya, Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi : 1. d. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi; 2. melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan l. Dinas Perhubungan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah Daerah berdasarkan asas. 9. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan. TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASURUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PASURUAN, Men imbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 10. (3) Pelaksanaan. 39, Maburai, Murung Pudak, Maburai, Kec. penyusunan Rencana Startegis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perhubungan;. Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang berpedoman pada RPJMD dan. Raya Kandeman KM 05 Batang 51261 Telp. Bandung Tahun 2015 DAFTAR ISI. Dinas Perhubungan Kabupaten. . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang PembentukanKunjungan Kerja Dishub Kabupaten Kartanegara. Bantul, 26 Nopember 2012. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dishub mempunyai fungsi: a. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka. 1 Latar Belakang Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Dinas Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan. melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah. JUARI SH. entang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23. Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Dalam pelaksanaan tugas dari seluruh Pejabat Struktural Eselon IV Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak ada terjadi tumpang tindih pekerjaan antara Pejabat Struktural Eselon IV. Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas melakukan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perhubungan. Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru; b. Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan menyelenggarakan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten. PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang : a. Nama Pimpinan. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada Dinas Perhubungan, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RepublikDalam Peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, Kedudukan dan Susunan Organisai, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, ketentuan penutup. bahwa Peraturan Bupati Sub ang Nomor 5 3 Tahun 2 0 16 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Subang sudah tidak sesuai lagi sehingga per lu diganti; d. 2019/NO. Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digoel dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi. Renja Dinas Perhubungan Kab. Menyusun rencana dan program kerja di bidang. 58 4. Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palembang ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Perda No. TUGAS POKOK DINAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 71 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA. Tugas. Asep Setia Permana M. Undang-Undang Nomor 27 Tahun. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Dr. bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Berau, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupaten Berau; b. Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan. Ketentuan Peralihan. Dishub Kabupaten Gianyar memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kabupaten Gianyar, Bali. Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 86 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 57. Pemerintah Kabupaten Batang. 2019. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Paser. Dinas Perhubungan. Peraturan Perundang-undangan. STATUS PERATURAN. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong. Dinas Perhubungan : 13753 Dilihat : Drs.